BERITA TERKINIPENDIDIKANSERANG

Gubernur Banten Akan Pecat Kepala Sekolah Yang Masih Melakukan Pungli Terhadap Siswa

SERANG – Kepala Sekolah  tingkat  Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) se-Banten diancam akan dipecat apabila memungut uang dari siswa dengan alasan apa pun. Demikian diungkapkan Gubernur Banten Wahidin Halim saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP-3B), Kota Serang.
 
Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 alokasi dana hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) SMA/SMK sebesar Rp 159,6 miliar yang akan diperuntukkan bagi 245.662 siswa dengan asumsi masing-masing siswa memperoleh bantuan sebesar Rp 650 ribu.
Wahidin Halim menegaskan program pendidikan gratis merupakan jawaban dari keluhan masyarakat yang selama ini mengaku masih dimintai uang, baik oleh komite sekolah maupun pihak sekolah dengan berbagai alasan seperti uang iuran buat pembangunan. “Jangan mintain duit, komite jangan mintain duit. Itu gratis namanya, susah-susah amat menerjemahkannya. Kalau melanggar, diganti kepala sekolahnya,” ujar Gubernur Banten.
Dengan diterapkannya program pendidikan gratis, kata Gubernur, tidak akan ada lagi pungutan kepada siswa. Program tersebut sudah menangani seluruh kebutuhan yang biasa dimintai oleh pihak komite sekolah maupun pihak sekolah. 
“Sekarang kita (Pemprov-red) yang bangun, biayai dari bosda (bantuan operasional sekolah daerah-red) dan sebagainya. Kita kan lihat rancangan dari komite keperluannya apa saja,” terangnya.
Gubernur meminta kepada siapa pun, untuk tidak tinggal diam, jika ada SMA/SMK yang masih memungut uang dari siswa. Apabila masih terjadi pungutan masuk kategori korupsi dan bisa dilaporkan pada penegak hukum. “Dilaporkan ke kejaksaan. Ya bukan pungli itu namanya, sudah korupsi itu,” ungkap Wahidin Halim yang akrab disapa WH. 
Selain itu, WH  mengklaim program pendidikan gratis akan mengurangi beban para orangtua. Termasuk di dalamnya menjadi pertimbangan pihaknya dalam menetapkan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) 2018.
“Pendidikan gratis loh, komponen pembiayaan terbesar salah satunya pendidikan. Sudah kita intervensi, sudah kita gratiskan, kesehatan digratiskan, harusnya dihitung (dalam pertimbangan penetapan UMK), kalau dihitung lebih itu,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengapresiasi program pendidikan gratis yang diusulkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Namun, Asep meminta agar Pemerintah mampu memperkuat seluruh jajarannya. 
“Dalam konteks keinginan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih menggratiskan SMA/SMK, saya menyambut baik,” katanya.
Kendati demikian, Asep berharap ke depan Pemprov Banten harus lebih inovatif dalam menggali pendapatan daerah agar program tersebut bisa berjalan terus menerus. Misalnya, tidak berkutat pada pajak kendaraan bermotor tapi pajak dan retribusi-retribusi yang lainnya. “Ya harus lebih inovatif agar program ini bisa berjalan terus menerus,” tandasnya. (*Red)

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close