BERITA TERKINICILEGON

Peringati Hari Anti Korupsi, DPC GMNI Kota Cilegon Tuntut Pemerintah Pusat dan Daerah Bersih Dari Korupsi

Petabanten.com – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Cilegon Menggelar Aksi di Simpang tiga Cilegon, Senin (11-12-2017) Pukul 14:00 Wib.

Dalam Aksinya Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC-GMNI) Kota Cilegon “Syaihul Ihsan Mengatakan” Hari Anti korupsi Internasional (Hari antikorupsi sedunia / International Anti-Corruption Day) adalah Hari yang diperingati untuk meningkatkan kesadaran bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi dan juga sebagai momen bagi semua pihak untuk secara bersama-sama mencari cara dan bersinergi dengan mengambil peran dalam memerangi dan mencegah kejahatan korupsi.

Di Kutip dari ICW yang telah meneliti dalam kurun waktu 6 Bulan yaitu 1 Januari Hingga 30 Juni 2017 mencatat ada 226 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 587 orang dengan menelan kerugian Negara sebesar Rp. 1,83 trilyun dan nilai suap Rp. 118,1 Miliar dan hal itu pun belum termasuk hitungan kasus dan nilai sepanjang tahun 2017.

Sebagai Contoh tindakan penyelewengan wewenang amanah rakyat terjadi pada kasus korupsi E-KTP yang dilakukan oleh segelintir kelompok orang demi kepentingan ekonominya dengan kekuatan kekuasaan/Oligarki sehingga efeknya dalam kasus ini Rakyat juga yang disengsarakan karena lebih sulit mendapatkan kartu identitas sebagai penduduk.

Pada hari ini kami DPC GMNI Kota Cilegon Telah mengkaji, Lembaga atau Instansi rawan korupsi yang harus di awasi bersama yakni Pengadaan barang dan Jasa pemerintah, Keuangan dan perbankan, Perpajakan, Minyak dan gas, BUMN dan BUMD, Penggunaan APBN dan APBD, Aset negara dan Daerah, Kepabeanan dan Cukai, Pertambangan dan Pelayanan Umum. “Ungkapnya.

kami menilai, “Para Oknum koruptor tersebut Segelintir kelompok orang yang mempertahankan kekuasaan demi kepentingan ekonomi kelompoknya tersebut yang dinamakan oligarki. Oligarki tersebut berasal dari tipologi Aristoteles, disitulah merujuk pada bentuk kekuasaan yang terdiri dari sedikit orang yang dibedakan dari bentuk kekuasaan oleh satu orang dan oleh banyak orang.

Hal ini senada dengan tulisan Bung karno yakni ‘Kapitalisme bangsa sendiri’, itulah hal yang kami nilai mengenai Kota Cilegon hari ini yang Oligarki, Sehingga budaya KKN masih menjadi Instrumen kebijakan-kebijakan pemerintah yang kian menyengsarakan kaum Marhaen yakni Petani, nelayan, tukang Ojek, buruh dan tukang lainnya yang disengsarakan oleh sistem Oligarki yang kawin dengan Kapitalisme dengan bermuara pada tindakan Korupsi tersebut.

“Reformasi Birokrasi yang bersendikan Pancasila harus dilaksanakan supaya praktik penyimpangan sebisa mungkin dapat di tekan, terlebih penguatan Inspektorat di daerah untuk sebisa mungkin menjaga jarak dengan kepala-kepala daerah agar tidak mudah terjadi Intervensi ketika ada temuan-temuan praktik KKN yang merupakan Benalu Sosial”.

Syaihul Menambahkan, GMNI Sebagai Organisasi Mahasiswa yang lahir sejak 23 Maret 1954 mempunyai cita-cita perjuangan yakni Terciptanya Keadilan sosial dalam kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka dan berdaulat.

Dalam Aksi Refleksi Hari Anti Korupsi ini Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Cilegon Mendesak pemerintah Pusat maupun Daerah khususnya Kota Cilegon, untuk :

1.  Mendukung KPK untuk mengusut dan menuntaskan kasus E-KTP sampai ke akar-akarnya.
2.  Tegakan Hukum yang tegas, konsisten dan terpadu
3.  Mendorong Pemerintah Kota Cilegon untuk pemantapan Reformasi Birokrasi yang bersendikan Pancasila dalam upaya mencegah tindakan KKN.
4.  Mendukung dan Mendesak Aparat untuk Mengusut tuntas dugaan-dugaan Korupsi di Kota Cilegon
5.  Mendesak PLT Walikota Cilegon dan DPRD Kota Cilegon untuk lebih intensif melakukan pengawasan terhadap Instansi-instansi Pemerintah Kota Cilegon yang  rawan terjadi tindakan KKN. Tegasnya, (S.I)

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close