BERITA TERKININASIONALOPINIORGANISASIPENDIDIKAN

Perempuan Dan Ketidakadilan Dalam Perkawinan di Indonesia

Oleh: Octy Avriani Negara

KOHATI PB HMI

PetaBanten.com- Praktik perkawinan anak di Indonesia menyinggung banyak sekali permasalahan, termasuk didalam nya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Aspek budaya, agama dan kemiskinan yang menjadi faktor terkuat dalam melegalkan praktik ini, telah menjadikan 15 juta anak perempuan menikah sebelum umur 18 tahun, dan 1 dari 9 anak menikah sebelum umur 15 tahun (Java Village Foundation:2014)

Dalam sila ke 2 Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila ke lima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, merupakan wujud perjanjian Negara untuk benar-benar menjaga, dan mensejahterakan rakyat dengan seadil-adilnya tanpa membedakan Ras, Golongan, Suku, Agama ataupun Gender. Selain itu, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang aktif, Negara sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Konvensi Hak Anak. Yang diharapkan mampu menjaga kestabilitas keadilan tanpa diskriminasi.

Praktik perkawinan pada anak perempuan merupakan pelanggaran HAM yang tersembunyi didalam praktik budaya ataupun agama, dan dilegalkan dalam Undang-Undang (UU). UU No. 35 tahun 2014 jelas menyebutkan bahwa anak didefinisikan untuk mereka yang berumur dibawah 18 tahun, sedangkan Negara memberikan batas umur 16 tahun untuk menikah bagi anak perempuan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu, dimana peran Negara dalam pelaksanaan undang-undang yang sangat bertolak belakang ini?

Akses Keadilan bagi Korban Praktik Perkawinan Anak

Praktik perkawinan pada anak biasanya dipicu oleh faktor ekonomi dan faktor budaya. Di dalam budaya patriarki, perempuan memiliki posisi subordinate daripada laki-laki dan tidak memiliki hak untuk memilih ataupun menentukan nasibnya sendiri. Perkawinan pada anak biasanya dipicu oleh pemaksaan dari orangtua, untuk alasan meringankan beban keluarga, ataupun harapan manfaat timbal balik berupa mahar yang banyak dan status sosial yang didapat dari hasil perkawinan dengan lelaki kaya atau tersohor.

Praktik pemaksaan seperti ini terjadi di Indonesia, di daerah Sumenep, Madura, orangtua sengaja menikahi anak perempuannya kepada lelaki kaya, dengan harapan pembaharuan ekonomi keluarga (Masthuriyah Sa’dan: 2016). Di daerah Singkawang, Kalimantan, terdapat tradisi Che siaw, dimana pihak keluarga dengan sengaja menjual anak perempuan mereka untuk dinikahkan oleh lelaki Taiwan. praktik seperti ini biasanya hanya menjadikan anak perempuan tumbal pernikahan,  mereka diambil dari orang tua dengan sejumlah uang, lalu berakhir pada pemaksaan seksual “suami” belaka ataupun budak rumah tangga. Tidak jarang, perempuan korban praktik perkawinan seperti ini, hanya menjadi istri ke 2, 3 atau seterusnya.

Kasus kekerasan seksual yang berkedok pada pernikahan seringkali tidak terselesaikan secara hukum. Kendala orang tua, intimidasi dari suami dan legalisasi akta pernikahan membuat korban tidak berani melaporkan kekerasaan yang dialaminya. Sehingga, praktik seperti ini akan terus menerus terjadi, tanpa adanya ketidak pastian keadilan bagi korban.

Pemaksaan kawin pada anak perempuan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual pada perempuan yang telah masuk kedalam jenis-jenis kekerasan seksual dalam draft RUU PKS. Selain itu, praktik ini juga melanggar HAM pada anak termasuk didalamnya hak untuk memilih, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mendapatkan kehidupan dan lingkungan keluarga yang layak, hak kesehatan dan hak perlindungan. Didalam kasus pernikahan yang berkedok jual beli anak, jelas ini merupakan eksploitasi anak untuk perbudakaan atau untuk eksploitasi seksual.

Didalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa usia diperbolehkan untuk menikah bagi anak perempuan adalah 16 tahun, dan 19 tahun untuk laki-laki. Jika kurang dari itu, anak dapat menikah dengan dispensasi khusus dari Pengadilan Agama. Melihat dari syarat formil, UU perkawinan jelas melegalkan perkawinan pada anak-anak, dan dalam praktiknya, untuk dispensasi perkawinan dibawah umur 16 tahun sangat mudah didapatkan. Orangtua pihak perempuan hanya mengutarakan maksud perkawinan tanpa adanya saksi. Disinilah letak kelemahan peran Negara, seringkali dispensasi nikah dibawah umur dikeluarkan tanpa meneliti lebih dahulu alasan pemohon.

Negara-negara peserta harus membuat peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dan penganiayaan dalam rumah tangga, pemerkosaan, penyerangan seksual dan bentuk-bentuk lain dari kekerasaan berbasis gender, untuk memberikan perlindungan yang khusus terhadap perempuan serta untuk menghargai integritas dan martbatnya. Perlindungan dan perangkat pelayanan yang tepat harus disedikan bagi korban-korban. Pelatihan sensitive gender pada aparat pengadilan dan penegak hukum serta petugas sangat esensial bagi efektifnya pelaksanaan konvensi ini. (Rekomendasi umum 19 tentang kekerasan terhadap perempuan pada sidang ke -11 tahun 1992 komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan pada rekomendasi khusus point 23 huruf b)

Indonesia sebagai Negara peserta PBB dan termasuk yang sudah meratifikasi CEDAWdan Konvensi Hak Anak diharapkan dapat melaksanakan perannya dalam penghapusan segala bentuk kekerasan seksual pada anak. Tetapi, pada nyatanya dalam laporan tahunan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dihadapan Komite Hak Anak PBB pada 5 Juni 2014, masih banyak ditemukan praktik perkawinan anak di Indonesia yang didasari pada peraturan ganda tentang umur anak. Juga pemaksaan pernikahan anak sebelum mencapai umur 16 tahun di Indonesia yang merupakan pemaksaan kedewasaan pada anak dan praktik diskriminasi berbasis gender.

Tumpang tindihnya peraturan di Indonesia memperlihatkan ketidak seriusan Negara dalam penanganan kasus pelanggaran HAM pada anak perempuan. Kekerasan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kehamilan, human trafficking, penyiksaan seksual, kontrol seksual dan pelecehan seksual adalah sebagian ketidak adilan yang akan dirasakan oleh korban pernikahan dini. Yang lebih disayangkan lagi, penolakan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review dari beberapa NGO dan komite yang fokus terhadap hak anak dan pemberdayaan perempuan tentang usia minimal dalam pernikahan, memperlihatkan bahwa Negara telah gagal dalam melakukan control sosial berasaskan kesejahteraan sosial.

Saat Negara diam dan tidak merespon serius terhadap perilaku kekerasan seksual pada anak, sebenarnya Negara telah terlibat kedalam kekerasan itu sendiri. Diah Irawati (2016) mengutip Monique Skidmore, membedakan 3 model kekerasan yang melibatkan Negara. Pertama, kekerasan langsung, seperti kekerasan dan penyiksaan fisik yang dilakukan oleh agen Negara; kedua,kekerasan tidak langsung yang melibatkan penggunaan dan pelanggengan terror, pengawasan, rumor, dan kecurigaan; ketiga, kekerasan struktural seperti memarjinalkan keseluruhan atau satu kelompok orang, masyarakat dan mengurangi atau menghilangkan kesempatan kehidupan dasar mereka. Didalam kasus ini, anak perempuan yang merupakan kelompok minoritas dalam masyarakat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan struktural dari Negara.

Politik budaya dan kebiasaan yang melekat pada budaya patriarki di Indonesia telah mengukung kebebasan perempuan, meskipun dalam lingkup terkecil seperti keluarga. Pandangan budaya dan agama yang memberikan posisi lebih tinggi pada laki-laki terkadang membuat lelaki besar kepala dan lepas kontrol. Dalam praktiknya, banyak anak perempuan yang dianggap seperti benda dan dapat diperjual belikan, dan yang lebih tidak manusiawi lagi adalah menjadikan pernikahan sebagai kedok perdagangan manusia.

Negara terlalu pasif dan lamban dalam merespon isu perkawinan pada anak. Padahal, unsur-unsur pelanggaran HAM yang melekat pada kasus ini tidak bisa dianggap sebelah mata, karena anak khususnya anak perempuan merupakan salah satu golongan rentan dalam masyarakat yang seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi. Korban perkawinan dini ataupun perkawinan paksa selayaknya mendapatkan perlindungan khusus Negara agar tercapai maksud dan tujuan dari sila ke 5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close