BERITA TERKININASIONALPEMERINTAHANPERISTIWAPOLITIK

Usut tuntas oknum terselubung KPU Garut

JAWA BARAT – Indonesia merupakan Negara demokrasi, dimana demokrasi ini dijadikan salah satu cara untuk memilih pemimpin di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Azas pemilihan demokrasi yaitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat . sebagai Negara yang demokrasi (PEMILU) pemilihan umum merupakan bagian yang harus ada didalamnya agar terselenggaranya demokrasi. Tentunya untuk terciptanya penyelenggaran pemilu harus di topang dengan lemb aga lembaga kepemiluan yang bersifat independent sepertiu KPU, Panwas dan Bawaslu.

Komisi pemilihan umum (KPU) dan Bawaslu ( Badan pengawas pemilu) memiliki peranan penting dalam terselenggaranya pemilu, untuk melahirkan pemimpin yang sesuai dengan masyarakat tentunya kenetralan dan kebersihan KPU sangat menentukan lahirnya pemimpin yang akan datang. Sesuai dengan UU no 7 tahun 2017 tentang pemiliohan umum menyatakan bahwa “ komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasion al tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, dan badan pengawas pemilu (BWASLU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan republik indopnesia.

Lagi dan lagi permasalahan tentang ke netralan propesiponal ditubuh KPU terendus kembali dan semakin menguat. Permasalahan tentang kasus suap gratifikasi dan korupsi yang dilakukan komisioner kpu untuk pengkondisian pelolosan dalam tahapan verifikasi salah satu calon bupati dan wakil bupati. Karena seyogyanya penyelenggara pemilu disin KPU harus bersifat nertal namanya juga penyelenggara harus independen. Mandiri . Adil dan berintegritas mampu menjaga kepercayaan dan menjadi perekat serta mampu mensukseskan pilkada sesuai dengan uu no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Permasalahn yang ada di tubuh KPU seolah olah bagaikan bom waktu yang menunggu waktunya habis untuk meledak. Ditambah proses pelaksanaan pemilihan umum semakin mendekat namun permasalahan terkait penyelenggara pemilu tak kunjung usai . Ini yang menjadi kehawatiran masyarakat bahwa proese penyelenggara pemilu tidak akan berjalan maksimal di berikan terhadap masyarakat. Karena terpecahnya pikiran untuk memikirkan permasalahn yang terjadi berserta solusinya dan memikirkan penyelenggaraan. Dan apabila permasalahan yang tejjadi di KPU tidak kunjung usai maka akan di pastikan pesta demokrasi atau pemilihan umum tidak akan maksimal dan demokrasi yang akan jadi korban., dan pesta demokrasi yang kurang maksimal maka akan melahirkan produk pemimpin yang kurang maksimal pula. Dan ini menjadi kehawatiran masyarakat kabupaten garut lima tahun kedepan.
Maka oleh karena itu himpunan mahasiswa islam cabang garut menyatakan sikap
Meminta kepada DKPP dan KPU RI unuk segera mengevalusi dan menindak tegas permasalahan yang terjadi di tubuh KPU garut.
Mendorong kepada kapolda jawabarat untuk segera mengusut secara transparan dan tuntas terkait permasalahn gratifikasi kpud garut .
Mengajak kepada seluruh elemen masyarakat kabupaten garut untuk bersama- sama mensukseskn pilkada serta mengawasi dan melaporkan segala bentuk kecurangan yang di lakukan penyelenggara dan proses penyelenggaraan pemilu
Demikian pernyataan kami buat dengan sadar agar menjadi bahan perhatian, perbaikan untuk kedepan dan apabila tidak di tindak lanjut kami akan terus bertgerak menegakan keadilan.

Imam Sanusy :
Ketua umum HMI Cabang Garut

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close