BERITA TERKINIHUKRIMNASIONALOPINIPERISTIWA

HMI Duga Bioskop XXI di Garut ada Main Mata

JawaBarat– Terkait pembukaan kembali bioskop yang belum mengantongi izin resmi oleh pemerintah di indikasikan ada main mata atau kongkalikong dari pihak pemerintah yaitu satpol pp dan pihak pengusaha.
Hmi cabang garut menyoroti terkiat tidak tegasnya sikap atau muncla mencle satpol pp terhadap penegakan perda IMB. Dan di indikasikan pihak satpol pp mendapatkan good will sehingga sikap satpol pp berbalik 180 derajat dari awalnya menutup bioskop kemudian membuka kembali.
Bukan Kami tidak setuju dengan adanya bioskop di kabupaten garut. Kami sangat setuju karena akan berdampak terhadap PAD pemerintah. Namun dalam proses pendirian tersebut kurang tertib administrasi sehingga melanggar peraturan yang berlaku yaitu terkait dengan izin mendirikan bangun perda no 12 tahun 2016 dan perda no 12 tahun 2013.
Maka kami menayakan terhadap satpol pp yang menjadi landasan pembukaan kembali bioskop itu apa ?
Dan ketegasaan klarifikasi dari DPMPT dalam proses perizinan apakah sudah mengeluarkan kembali izin untuk membuka bioskop. Karena rens waktu dari penutupan sampai pembukaan sangat singkat.
Karena sudah jelas bahwa pendiriaan perusaaah itu sudah melabrak aturan.
Dan adapaun dari pihak perusahaan yang menyatakan bahwa izin sedang di proses. Maka seharunya pemerintah dengan tegas tidak boleh membuka kembali sebelum izin resmi di kantongi. Meskipun dengan berbagai alasasan yang di sampaikan oleh pengusaha. Apalagi ada alasan dari perusahaan bahwa izin pendiriaan hanya cukup dari kementrian. Ini jelas bahwa pihak perusaah tidak mengharagai regulasi yang ada di daerah. serta peraturan yang ada di daerah.
Maka oleh karena itu kami menuntut
1. Sikap tegas dari pemerintah yaitu satpol pp terhadap perusahaan bioskop yang belum mengantongi izin.
2. Meminta kepada pjs bupati dan dewan agar segera mengEvaluasi kinerja satpol pp karena di indikasikan sudah tidak propesional dalam penegakan perda.
3 meminta kepada kejaaksaan negeri garut dan dewan yaitu komisi a untuk turun tangan dalam kasus ini. Karena di indikasikan ada kolusi dan kompromi dalam meloloskon izin pembukaan kembali bioskop. (S.I)

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close