BERITA TERKINIHUKRIMNASIONALORGANISASIPERISTIWA

Aksi Kamisan Ke 20; Maraknya tindakan kekerasan Terhadap Warga

Stop Kekerasan terhadap Rakyat,

Kejadian misterius yang menimpa sejumlah Petani di Halmahera Utara kemarin 19/8/2018. dan Kekerasan yang terjadi pada Mahasiswa bengkulu yang berkecimpun didalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam di Bengkulu pada tgl 8/9/2018. Sungguh membuat publik bertanya-tanya terhadap warga korban kekerasan yang disebabkan oleh ketidak efektifan keamanan aparat kepolisian. Saat komflik antara warga dan pihak perusahan,

Warga melakukan unjuk Rasa didepan Kantor Bupati Halmahera Utara, aksi tersebut guna menuntut hak-hak mereka yang suda lama masi diambang perjanjian tidak pasti oleh pihak pemda Halut,

Ujar Bupati Halut Frans Manere, bahwa akan segera menyelesaikan kasus sengketa Tanah/Lahan yang dilakukan Oleh pihak perusahan dalam mengklarifikasikan kejadian yang sangat tragis,

Aksi yang dilakukan oleh warga Halmahera utara mengakibatkan konflik horizontal antara apara kepolisian dan warga setempat sehingga terjadi penembakan dari aparat kepolisian kepada salah satu warga petani.

Kejadian ini membuat warga mengalami tindakan kekerasan saat melakukan Aksi. Komite Mahasiswa Pemuda dan Anti Kekerasan ( Kompak), dan HMI KOMISARIAT PERSIAPAN LEGOSO CABANG CIPUTAT, menilai kerja Polri Halmahera Utara tidak lagi pada porsi yang sebenarnya. Kasus penembakan yang mengorbankan warga sehingga dibawa lari ke Rumasakit itu adalah proses koridor keamanan Negara yang mengayomi masyarakat bukan lagi sebagai dungsional pengayoman, akan tetapi sebagai kekerasan yang berbentuk Anarkis. Kami Komite Mahasiswa & Pemuda Anti Kekerasan & HmI Komisariat Persiapan Legoso Cabang Ciputat, menganggap tindakan Polri terhadap warga merupakan kekerasan Otoriter Orde Baru yang dipakai oleh Era kekinian.

Perlu disadari bahwa dalam Upaya sebagai Tugas dan wewenang Polri menjaga Keamanan Negara baik dari dalam maupun dari Luar Negeri adalah tugas dan wewenang Kepolisian maupun TNI, hal ini dimuatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang fungsi Polri, Namun kejadian pada tanggal 19 Rabu kemarin sunggu harus diperhatikan serius oleh pemerinta daerah maupun Pemerinta Pusat.

Kami menilai bahwa Aparat Kepolisian telah gagal melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai keamanan Negara, sehingga tugas yang di emban oleh pihak kepolisian telah keluar dari janji dan sumpah pengayoman sebagai keamanan Negara.

Situasi dan tindakan kekerasan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, mengingat menuju iven-iven politik tahun 2019 banyak campur tangan Penguasa-penguasa Politik yang memanfaatkan momentum kepada warga,

Kejadian di atas sama halnya dengan kekerasan yang terjadi pada mahasiswa yang ada di daerah Bengkulu yang menghimpun di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), terjadi penembakan terhadap Mahasisa yang menuntu hak-hak Rakyat, sehingga insiden kekerasan yang dilakukan oleh Pihak kepolisian kepada mahasiswa Bengkulu sangat merugikan keluarga Korban,

Demi menjaga dan mengefektifitaskan fungsi dan peran Polri, pemerinta harus tegas dan penuh bijak menjelaskan fungsi tugas dan wewenang Keamanan kepada Polri agar terus mengayomi masyarakat bukan melakukan tindakan kekerasan kepada Masyarakat.

*KOMITE MAHASISWA & PEMUDA ANTI KEKERASAN & HMI KOMISARIAT PERSIAPAN LEGOSO CABANG CIPUTAT*

Menuntut
1. Hentikan kekerasan terhadap warga/Petani di Halmahera Utara (Galela).
2. Hapuskan Komando Intruksi yang berwaja Orde Baru.
3. Kembalikan Polri ke Barak
4. KOMPAK & HMI KOMPERLEG mendesak agar Kapolres Halmahera Utara segera mengambil langka-langka strategi dalam menyelsaikan kasus kekerasan terhadap Mayarakat Halmahera Utara ( Galela).
5. Hentikan kekerasan kemanusiaan terhadap Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam di Indonesia.
6. Menangkap pelaku penembakan TNI POLRI terhadap warga Halmahera Utara ( Galela) dan Adili berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. (*Red)

BERITA TERKAIT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close